Rasa bela sungkawa yang teramat dalam kita ucapkan atas meninggalnya HANDOKO SUPRAYUDI tanggal 6 Januari 2009
dikebumikan di Pinang Baris.
Sosok Handoko Suprayudi adalah satu tokoh pemuda di Komplek Abd Hamid yang sangat diterima semua kalangan. 

Beliau salah satu pendiri BAMUS yang merupakan badan yang menjadi wadah warga untuk memperjuangkan status tanah di komplek abd hamid nasution.

Selamat Jalan Buat Bung Handoko
Doa Kami menyertaimu

Berita terkait dapat dibaca disini dan disini

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN DARAT

KOMANDO DAERAH MILITER I / BUKIT BARISAN

SURAT EDARAN

NOMOR : SE/9/XI/2008

tentang

KETENTUAN PARA PENGHUNI RUMAH DINAS

ASRAMA ABDUL HAMID NASUTION MEDAN

1. Dasar

a. Juklak Kasad Nomor Juklak/8/VIII/1990 tanggal 21 Agustus 1990 tentang pendayagunaan Rumah Dinas

b. Surat Telegram Kasad Nomor ST/508/2006 tanggal 20 April 2006 tentang optimalisasi rumah dinas untuk kepentingan dinas dan pengamanan asset IKN TNI AD termasuk penertiban Pemberian surat izin penempatan (SIP)

c. Surat Telegram Pangdam I/BB Nomor ST/876/2008 tanggal 13 Agustus 2008 tentang ketentuan Penghunian Rumah Dinas Golongan II

d. Surat Perintah Pangdam I/BB Nomor Sprin/1341/IX/2008 tanggal 4 September 2008 tentang tim Penertiban Tanah dan Bangunan TNI AD di wilayah Kodim 0201/BS

2. Sesuai dasar tersebut diatas, bersama ini diberitahukan kepada seluruh Penghuni Rumah Dinas Abdul Hamid Nasution Medan agar memperbaharui Surat Izin Penempatan (SIP). Apabila tidak mengindahkan maka akan dilaksanakan penertiban RUmdis 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya Surat Edaran ini

3. Pengurusan Pembaharuan Surat Izin Penempatan (SIP) dilaksanakan :

a. Tempat : StafLogWil Slogdam I/BB lt III Makodam I/BB Jl. Binjai km 7.5 Medan

b. Waktu : Pada Jam Kerja

4. Demikianlah surat edaran ini disampaikan untuk menjadi perhatian.

Dikeluarkan di Medan

Pada tanggal 18 November 2008

——————————

Panglima Kodam I/Bukit Barisan

Asisten Logistik

Hardi Ariyanto

Kolonel Arh NRP 30544

Kepada Yth :

Para Penghuni Rumah Dinas

Asrama Abdul Hamid Nasution Medan

Tembusan :

1, Pangdam I/BB

2. Irdam I/BB

3. Asrendam I/BB

4. Para Asisten Kasdam I/BB

5. Kazidam I/BB

6. Dandim 0201/BS

————————–

Di tempat yang sama, Joyo Winoto menambahkan, proses inventarisir telah dilakukan oleh BPN sejak akhir tahun lalu. Menurut Joyo, rapat koordinasikan yang dilakukan antara TNI dengan BPN bertujuan untuk memetakan tanah-tanah milik seluruh kesatuan TNI, seperti angkatan darat (AD), angkatan udara (AU), dan angkatan laut (AL).

“Dari hasil koordinasi, kami baru bisa mengetahui persoalan-persoalan yang ditemui. Misalnya, seberapa besar tanah yang telah mempunyai kepastian hukum dan haknya, serta apakah memiliki potensi sengketa atau tidak,” kata Joyo. Joyo mengungkapkan, saat ini BPN sedang menangani 2.810 kasus pertanahan. Kasus-kasus ini, lanjut dia, mencakup perselisihan orang dengan instansi pemerintah (13,5%), badan hukum dengan instansi pemerintah (4,9%), dan antarinstansi pemerintah (0,9%).

“Kasus sengketa tanah TNI termasuk dalam tiga kategori itu. Namun, saya belum mengetahui pasti seberapa banyak kasusnya,” jelas dia. Sementara itu, guru besar hukum agraria Universitas Indonesia Arie Hutagalung berpendapat, sebagian besar tanah instansi pemerintah lainnya juga belum bersertifikat. Hal ini, jelas Arie, menjadi salah satu penyebab tanah milik instansi pemerintah diserobot pihak lain. “Ada dua faktor minimnya tanah milik instansi pemerintah yang bersertifikat. Pertama, ketidaktahuan terhadap proses hukum dan keterbatasan anggaran untuk pengurusan sertifikat,” kata Arie.

Menurut Arie, instansi pemerintah kerap mengganggap karena berdiri di atas tanah negara, maka mereka tidak perlu mengurus sertifikat. “Padahal, mereka juga harus mengurus sertifikat tanah. Sebenarnya, biaya mengurus sertifikat bagi instansi pemerintah relatif tidak mahal,” ujar Arie.

sumber : http://sg.rumah123.com/front_end/news_property_detil.php?articleID=52

Kasus sengketa dan konflik pertanahan ini, lanjut Joyo, sangat beragam, mulai dari sengketa antar individu (warisan), badan hukum dengan masyarakat, masyarakat dengan masyarakat, masyarakat dengan instansi pemerintah dan antarsesama instansi pemerintah.
Untuk kasus sengketa tanah antar perorangan dengan instansi peme­rintah mencapai 13,5%, badan hukum dengan instansi pemerintah 4,9%, antar instansi pemerintah 0,9%.
“Kalau ditanya berapa persen sengketa TNI ini yang masih kita inventarisir, masih diinventarisasi. Dari situ kita akan tahu, berapa banyak yang sudah memperolah kepastian hukum dan haknya. Ini yang belum dapat gambaran pastinya,” jelas Joyo.
Sementara itu, Aslog Kasum TNI Mayjen TNI Abi Kusno menyatakan, aset lahan tanah negara yang dikelola TNI di seluruh Indonesia luasnya mencapai 3.766.973.969,27 meter persegi (kurang lebih 380 hektar), yang terdiri dari 12.644 bidang tanah. Dari jumlah itu, sekitar 510.955.214 meter persegi (kurang lebih 52 hektar) yang telah tersertifikasi tanahnya.
“Jadi baru 14 persen dari total keseluruhan yang dimiliki telah ada sertifikatnya, ini memang harus ada solusi. Banyak tanah TNI bersengketa, karena terbatasnya anggaran pemerintah untuk membangun di tanah-tanah tersebut. Padahal, kebutuhan untuk daerah latihan sangat penting dan luas,” jelas Kusno.
Menurut Kusno, lambatnya proses sertifikasi kepemilikan tanah ini dikarenakan kurangnya anggaran yang ada.
Hal senada juga diungkapka oleh Joyo yang mengatakan, anggaran TNI untuk sertifikasi tahun 2007 hanya Rp 3 miliar.
“Untuk tahun 2008, kami mengharapkan dana ini langsung diatur APBN, sehingga bisa ditempatkan di mana saja. Ini dapat efisien dan cepat. Pencairan lebih cepat, sertifikasi lebih cepat,” imbuh Joyo. (zal/dcn)

Sumber : http://www.medanbisnisonline.com/rubrik.php?p=94545&more=1#94545

Terus gimana caranya ??? .. Nach.. berkat satelit yang ada di atas bumi, kita jadi tahu bahwasanya komplek kita mempunyai koordinat : 3°36’4″N 98°35’54″E (trus terang saya juga enggak ngerti menjelaskannya angka-angka ini. ada yang bisa bantu.?)

Untuk melihat tampak komplek dari udara, silahkan klik disini, proses loading agak lama. Kita juga bisa menandai yang mana rumah kita. so yang mana rumah anda ??

kalau proses loading terlalu lama, kira2 begini tampilannya kalau sudah selesai.

Bagaimana tidak, TNI sebagai lembaga yang terdepan dalam melaksanakan reformasi internalnya ternyata masih menggunakan peluru yang dibeli dengan uang rakyat justru untuk menembaki rakyatnya. Namun, yang terpenting adalah bagaimana TNI ke depan dan bangsa ini mengambil hikmah agar kasus yang sejenis tidak terulang kembali.

Satu hal yang harus dilakukan saat ini ialah tidak mengubah norma dasar kehidupan prajurit. Norma kehidupan militer di negara mana pun, termasuk di lingkungan TNI, dalam kaitan tugas hanya mengenal satu asas, yaitu top-down, dengan perintah adalah ‘hukum tertinggi’.

Bahkan bagi TNI, soal kepatuhan dan ketaatan justru dijadikan salah satu isi sumpah prajurit dan sebagai salah satu butir kode etik moral TNI, yaitu Sapta Marga. Artinya, di lingkungan TNI atau militer mana pun berlaku prinsip dasar ‘tidak ada prajurit bawahan yang salah’.

Dalam melaksanakan tugas, persoalan disiplin sangat utama. Jangankan menembak, untuk sekadar mengisi dan mengosongkan senjata dengan/dari peluru saja harus atas perintah. Dengan tidak bermaksud membenarkan prajurit bawahan yang menembak rakyat dalam kasus Pasuruan, sesungguhnya perilaku prajurit yang demikian itu adalah standar militer universal.

Bisa jadi, prajurit bawahan memang salah, tapi ukuran yang digunakan haruslah dari ada tidaknya tindakan di luar kepatutan atau kewajaran. Bila kesalahannya ada pada yang memberikan perintah, janganlah prajurit bawahan yang menanggung risiko hukum secara tidak proporsional.

Sebaliknya, jangan pula karena kasus Pasuruan, lantas muncul pemikiran untuk mengubah norma dasar kehidupan TNI dari habitatnya sebagai militer. Karena, pemikiran yang demikian itu sangatlah membahayakan eksistensi TNI yang tugas pokoknya adalah bertempur (membunuh atau dibunuh). Hal itu pada gilirannya juga membahayakan negara terlebih bila kelak terlibat perang dengan negara lain.

‘Out put’ dari sistem

Sangat disayangkan reformasi pada skala nasional tidak sampai menyentuh perubahan sistem kenegaraan secara mendasar. Tidak terkecuali di bidang pertahanan. Padahal, reformasi internal TNI tidaklah mungkin lepas dari reformasi sistem kenegaraan itu. Maka itu, dalam reformasi internalnya, TNI terpaksa harus serbatanggung. Artinya, reformasi yang dilaksanakan tidak bulat dan utuh.

Reformasi mestinya dimulai dari perubahan pada tataran suprastruktur, yaitu persoalan kejiwaan, visi, misi, paradigma, dan hal-hal yang bersifat motorik lainnya terlebih dahulu. Yang terjadi sebaliknya, reformasi internal TNI justru dimulai dari perubahan infrastruktur terlebih dahulu dan barulah diikuti hal-hal yang bersifat fundamental.

Reformasi sistem kenegaraan belum memisah dan atau memilah secara tegas antara negara dan pemerintah. Padahal, dalam demokrasi pemisahan dan atau pemilahan kedua hal tersebut mutlak. Dalam sistem presidensial, kedudukan kepala pemerintahan dan kepala negara memang dijabat satu orang, yaitu presiden.

Namun, kapan presiden bertindak sebagai kepala negara dan kapan ia bertindak sebagai kepala pemerintahan haruslah dipilah jelas. Yang pasti, dalam kedua sistem demokrasi baik presidensial maupun parlementer, posisi militer secara struktural berada di bawah kepala negara. Maka itu, pada negara penganut paham demokrasi panglima militernya tidak duduk sebagai anggota kabinet, apalagi di tingkat musyawarah pimpinan daerah (muspida).

Konsekuensi pemisahan dan pemilahan antara negara dan pemerintah juga akan membuat militer tidak terlibat dalam pengadaan barang di luar logistik perang yang terpakai habis, tak terkecuali dalam pengadaan tanah. Karena, administrasi negara mengatur pengelolaan dana untuk pengadaan barang (dari tidak ada menjadi ada dan sebaliknya dalam hal penghapusan) adalah fungsi pemerintahan.

Memang di jajaran TNI sudah ada perubahan ke arah perbaikan, tapi karena belum tuntas, membuat sejumlah kasus korupsi terus muncul di internal TNI.

Mazhab pertahanan

Begitu pula mazhab pertahanan, Hal tersebut haruslah diubah dengan menempatkan TNI menghadap keluar. Yang terjadi, paradigma yang digunakan termasuk membuat UU No 34/2004 belum berubah. Peran TNI secara eskalatif dari kecil ke besar dan sebaliknya Polri dari besar kecil sesuai dengan tingkatan keadaan. Padahal dalam negara demokrasi, seharusnya keamanan diposisikan sebagai out put dari sistem sipil. Karena itu, pengelolaan bukan berdasarkan siapa yang menangani (Polri atau TNI), tapi terletak pada cara menanganinya, yaitu dengan cara-cara beradab.

Penanganannya dalam bentuk tebusan, musyawarah, hukum, dan lain-lainnya (supremasi sipil). Peralihan ke supremasi militer dilakukan ketika cara-cara sipil gagal atau tidak mungkin diteruskan dan berisiko pada masalah kemanusiaan dan kedaulatan negara.

Kesadaran itu barangkali yang belum dimiliki di lingkungan Puslatpur Pasuruan. Karena itu, pasukan yang berpatroli menjaga lahan dibekali peluru tajam, layaknya patroli di medan tempur.

Begitu pula dalam hal wewenang komando operasional. Dalam keadaan damai, penggunaan satu peluru yang akan ditembakkan seorang prajurit, kewenangan komando operasionalnya, haruslah berada di tangan kepala negara.

Tentu ada sejumlah pendelegasian kewenangan kepada komando bawahan yang melaksanakan tugas-tugas yang telah disepakati secara internasional atau karena UU utamanya dalam menjaga kedaulatan di laut dan juga di udara. Maka, politik TNI dalam keadaan damai adalah politik pertahanan negara.

Dengan kata lain, tekad TNI untuk tidak akan menembak rakyatnya sendiri, tidak akan terlibat politik praktis, dan juga tidak akan melanggar HAM bukan semata-mata karena komitmen pimpinan TNI. Tapi, karena secara objektif rasional justru dijamin sistem kenegaraan.

Tanpa perubahan hal-hal yang mendasar seperti itu maka persoalan terjadinya pelanggaran HAM dan bentrok serta penembakan oleh TNI, seperti yang terjadi pada kasus terbunuhnya tokoh Papua almarhum Theys Hiyo Eluay, kasus di Binjai, Timika, dan terakhir di Pasuruan, akan terus berlanjut. Karena pada hakikatnya penampilan yang demikian itu adalah out put dari sistem.

Kesemuanya itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan siapa yang menjabat Panglima TNI, Kepala Staf, Panglima Kotama dan juga Komandan Pusat Latihan di mana pun, termasuk yang berada di Pasuruan.
Sumber : http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=135330

selamat..

Para Bapak Bangsa merumuskan pasal ini untuk menjamin distribusi kekayaan alam yang adil bagi seluruh masyarakat. Namun, saat ini, 54 tahun setelah pasal tersebut dirumuskan, apakah cita-cita pemerataan ini sudah tercapai?

Terungkapnya berbagai kasus korupsi, kolusi dan nepotisme selama pemerintahan Orde Baru, menunjukkan bahwa cita-cita luhur ini masih jauh dari tercapai. Demikian juga dalam bidang pertanahan. Sejak 38 tahun yang lalu, DPR RI mengesahkan Undang-undang Pokok Agraria, no. 5/1960, untuk menggantikan menggantikan Agrarische Wet yang dibuat pemerintahan Kolonial Belanda pada tahun 1870. Dengan orientasi yang kuat pada kepentingan masyarakat banyak, undang-undang ini mengatur secara spesifik mengenai hak-hak pemilikian atas tanah dan juga penggunaan atas tanah.

Saling Silang
Sayangnya, meningkatnya nilai komoditas tanah, mendorong sejumlah oknum aparat pemerin-tah ‘bekerja sama’ dengan sebagian pengusaha untuk mengakali UUPA, dengan memanfaatkan lubang-lubang (loopholes) hukum yang ada.

“Oknum-oknum apa? Lha wong yang sering mengakali aturan UUPA justru dari pihak pemer-intah sendiri,” sanggah Mulyadi Oje dari divisi pertanahan Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Ja-karta. Pakar hukum dari UGM Yogyakarta, Prof. Koesnadi juga berpendapat bahwa UUPA sudah cu-kup baik dalam segi isi, sehingga tidak perlu diutak-utik dulu. “Itulah masalahnya, UUPA itu sendiri justru cenderung ditinggalkan, sekarang pemerintah malah bikin-bikin aturan-aturan lain dengan Keppres-Keppres (Keputusan Presiden-red) yang belakangan mereka buat,” tambah Oje.

Keadaan menjadi bertambah sulit karena dilanggarnya tata hukum perundang-undangan di In-donesia, sehingga produk hukum yang lebih tinggi seringkali justru dikalahkan oleh produk hu-kum di bawahnya. “UUPA sering dikalahkan oleh Keppres. Lihat saja kasus tanah Jonggol, yang Keppresnya berlawanan UUPA yang sebenarnya lebih kuat dasar hukumnya,” lontar Oje lagi.

Saling silang seperti inilah yang kemudian membuat masalah tanah di Indonesia menjadi sangat rumit, dan sulit memperoleh kepastian hukum di dalamnya. “Selama kurun 32 tahun ini, kasus tanah tidak terjadi sepuluh atau duapuluh kali, bisa ratusan bahkan barangkali ribuan,” tukas Prof. Koesnadi Harjasumantri, “dan dalam setiap kasus tersebut, yang ujung-ujungnya jadi kor-ban ya rakyat juga.”

Pendekatan Kekuasaan
Dalam prakteknya, rakyat bukan hanya menjadi korban dari produk hukum yang saling bersi-langan, tetapi juga akibat intervensi pihak pemerintah, yang dalam banyak kasus adalah aparat keamanan, dengan menggunakan pendekatan kekuasaan. Di Sumatera Utara, misalnya, Bupati Asahan Rihold Sihotang terancam diberhentikan dari kedudukannya karena Tim Pencari Fakta yang dibentuk Gubernur Tengku Rizal Nurdin mene-mukan indikasi keterlibatan pada sejumlah kasus tanah di wilayahnya. Jika Sihotang jadi dico-pot, maka ia menjadi bupati kedua yang mengalami kasus serupa, setelah Bupati Langkat Zukli-fly Harahap.

Di tempat lain, bahkan oknum aparat Badan Pertanahan Nasional yang memanipulasi kekua-saannya untuk kepentingan pribadi. Di Tangerang, Jawa Barat, misalnya, mantan Kepala BPN Kabupaten Tangerang yang dikenal dengan inisial Han, kini dicari Kejaksaan Negeri setempat karena menjadi tersangka dalam kasus pembebasan tanah untuk perluasan Bandara Soekarno-Hatta dan perumahan karyawan Angkasa Pura II, yang berlangsung sejak 1978-1985.

Sementara di Banjarmasin, pelantikan Kepala BPN Kotamadya Banjarmasin Amir Machmud Tji-knawi, S.H. diwarnai dengan surat kaleng yang menyatakan mantan Kepala BPN Kabupaten Tanah Laut itu terlibat dalam jual beli tanah negara dan masalah mahalnya biaya pembuatan sertifikat prona yang dinaikan hingga 300 persen dari ketentuan. Menurut harian Banjarmasin Post (6 April 1998), Walikotamadya Banjarmasin mengatakan akan membebastugaskan kepala BPN Kodya, apabila terbukti terlibat dalam kasus jual beli tanah negara. “Tidak benar tertun-danya serah terima jabatan ini dikaitkan dengan permasalahan pertanahan yang diduga dilaku-kan oleh Amir Machmud di tempat tugas yang lama. Meski hari ini dilantik dan kalau esoknya terbukti bersalah, dia langsung dibebastugaskan,” tegas H Sadjoko. “Hukum bukan cuma dinihilkan dalam setiap kasus pertanahan, bahkan pemerintah tidak akan segan-segan melakukan pendekatan kekuasaan, dalam setiap penanganan kasus-kasus tanah,” tutur Oje, yang bertanggung jawab dalam menangani kasus-kasus pertanahan di LBH, Jakarta. Tidak heran jika pada tahun 1997, misalnya, LBH mencatat 114 kasus pertanahan, sementara itu tercatat juga 114 kasus di tahun 1996 dan 149 kasus di tahun sebelumnya. LBH yakin kasus-kasus yang terjadi sebenarnya jauh lebih banyak ketimbang yang tercatat, karena belum semua lapisan masyarakat mau menggunakan jalur hukum guna menuntut hak-hak mereka.

Populis
Kenapa kasus-kasus ini masih terjadi? Padahal secara hukum, UUPA dianggap cukup populis “Didalamnya terdapat aturan-aturan terhadap UU tanah, pokoknya cukup populislah,” ujar Oje lagi. “Didalamnya sudah terdapat aturan batasan kepemilikan tanah dan lain sebagainya,” Menurut pakar hukum dari UGM, UU Pokok Agraria ini sering diakali oleh kekuasaan dengan berbagai tujuan tertentu. “Itulah masalahnya, UU yang sudah baik itu kurang didukung oleh SDM yang baik,” tukas Koesnadi. Tapi ada pendapat lain. “Yang salah bukan aparat, pemerin-tahnya yang ngawur. Kalau misalnya ada acuan yang jelas, tidak akan ada yang namanya penyelewengan,” tukas Oje.

Jika pemerintah menaati setiap aturan yang dibuatnya, tentu tidak akan ada penyelewengan. Bagi pengacara LBH ini, pelanggaran aturan bukan melulu salah sumber daya manusia, tetapi juga karena pemerintah tidak memberikan suasana yang kondusif bagi setiap aparatnya, “Nggak bisa dong kita selalu menganggap orang kita bodoh-bodoh, masyarakat kita sudah pintar-pintar kok,” lanjutnya.

Perlu Diganti
Meski demikian, beberapa pakar berpendapat, undang-undang yang sudah berumur 38 tahun ini perlu diganti. Pakar ekonomi Hartojo Wignyowiyoto mengatakan Undang-undang Pokok Agraria perlu diubah agar rakyat lebih mempunyai akses terhadap kepemilikan tanah dengan berdasarkan ide landreform. “Yang mendesak, UU Agraria ini perlu menjadi paket reformasi karena konsentrasi kepemilikan tanah kini ada pada kelompok tertentu, baik kelompok Jimbaran, maupun kelompok penguasa,” ujarnya. Hartojo mencontohkan dalam prakteknya UU Pokok Agraria itu masih rancu antara kepemilikan tanah dan penggunaan tanah. “Seharusnya Menteri Pertanahan tidak sangkut paut dengan penggunaan tanah. Sedangkan Pemda dengan perencanaan kotanya hanya berkonsen-trasi pada tata guna tanah.” Ketidakjelasan antara penggunaan dan perencanaan pertanahan itu menyebabkan tata ruang menjadi campur aduk antara perumahan dan komersial yang berdampak pada masalah lalu lin-tas dan sosial psikologis masyarakat.

“Bahkan semasa pemerintahan Presiden Soeharto, kalau mau melakukan survai tentang siapa pemilik tanah harus ada izin dari Sekneg. Saya tidak tahu dari mana aturannya. Bahkan banyak pemilik lahan yang mengatasnamakan orang lain,” ujar Hartojo, yang juga konsultan Bank Dunia ini. Sementara, pakar hukum Prof. Dr. Erman Radjagukguk berpendapat, Undang-undang Pokok Agraria ini perlu diganti, untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman. Ketika di lahirkan dulu, UUPA dibuat dengan pemikiran bahwa Indonesia adalah negara agraris, sementara kita tahu sendiri saat ini Indonesia telah mengarah pada negara Industri,” kata Erman Rajagukguk, yang kini menjabat sebagai Wakil Sekretaris Kabinet. Menyinggung gagasan landreform yang masih dikaitkan dengan ide komunis, Erman mengin-gatkan bahwa landreform justru dipopulerkan oleh Amerika Serikat untuk menangkal komu-nisme. Wolf Ladejinsky, ahli tanah dari New York, yang menjadi arsitek landreform di Jepang (1946-1950), Korea Selatan (1949-1951) dan Taiwan (1953-1956), diundang oleh Presiden RI pertama, Soekarno, untuk merancang program serupa di Indonesia. Namun, keberhasilan landreform di tiga negara tersebut, tidak bisa diulangi di Indonesia, karena kesulitan teknis hu-kum, kondisi sosial, politik dan ekonomi yang tidak mendukung, serta tidak cukupnya tanah -yang tersedia untuk dibagikan pada para petani (Rajagukguk, 1995). Apalagi kemudian program ini ‘dibajak’ oleh Partai Komunis Indonesia sebagai dalih untuk mengambil alih lahan-lahan luas tanpa ganti rugi.

Jika dikaji lebih jauh, pemerintah memang sudah saatnya mengkaji orientasi pertanahan yang sifatnya kawasan khusus, yakni UU penggunaan pertanahan yang memprioritaskan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi. Sebab, UU Pokok Agraria didasarkan pada semangat paradigma lama yakni mendorong konglomerasi termasuk fasilitas pemberian aset kepada kelompok tertentu sebagai agen pembangunan.(suf/wis)

sumber : http://www.transparansi.or.id/majalah/edisi2/2berita_2.html 

Inilah ironi dalam tragedi berdarah di Pasuruan, Jawa Timur. Tentara Nasional Indonesia, yang dalam sejarahnya lahir dari rakyat, justru tega menembaki warga sipil. Akibatnya fatal: empat warga sipil, termasuk seorang ibu yang hamil empat bulan, tewas diterjang peluru marinir. Mereka bukan pemberontak, melainkan warga yang mempertahankan sejengkal tanah.

Sikap membabi buta tentara dalam mempertahankan tanah juga tak klop dengan kebijakan pemerintah memberdayakan warga yang tak punya tanah. Bukankah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono justru berencana membagi-bagikan tanah buat rakyat miskin?

Tragedi itu tidak akan meletik andaikata TNI Angkatan Laut mengutamakan penyelesaian secara damai. Dalam sengketa tanah ratusan hektare di Desa Alas Tlogo, Pasuruan, itu tentara telah menang di pengadilan negeri. Tapi warga desa ini memprotes karena TNI buru-buru mengizinkan sebuah perusahaan menggarap lahan sengketa. Padahal warga masih mengajukan banding. Mereka juga belum mendapat ganti rugi yang dijanjikan berupa tanah seluas 500 meter persegi untuk tiap keluarga.

Masalah bertambah rumit setelah konflik memercikkan darah. Kini warga Alas Tlogo tak hanya menuntut tragedi ini diusut tuntas, tapi juga menolak skema penyelesaian yang dulu disepakati. Mereka ingin tanah itu dikembalikan kepada warga kendati telah dibeli oleh TNI. Warga juga tidak peduli bahwa pihak TNI sudah memegang sertifikat atas tanah itu. Mungkin jika suasana telah mendingin, solusi lebih mudah ditemukan.

Itulah pelajaran berharga bagi kalangan TNI. Mereka tak akan bisa menyelesaikan sengketa dengan kekerasan, apalagi dengan melanggar hak asasi manusia. Soalnya, warga selalu mempertahankan tanah tumpuan hidupnya tanpa mengenal rasa takut. Letupan konflik seperti di Alas Tlogo bisa muncul di daerah lain jika TNI tak berhati-hati dalam menyelesaikan sengketa tanah.

Banyak sekali tanah TNI yang kini dipersoalkan warga. Contohnya di Desa Sukamulya, Bogor. Sengketa lahan di sana telah memicu bentrokan antara warga dan pasukan TNI Angkatan Udara, Januari lalu. Buntutnya, seorang warga diinterogasi oleh tentara dan dipukuli. Warga merasa berhak atas tanah yang kini dikuasai tentara. Tapi Angkatan Udara tak peduli dan terus membangun sarana latihan di sana.

Konflik serupa muncul pula di Ngenyan Asa, Kutai Barat, Kalimantan Timur. Warga kampung ini menuntut tanah seluas 474,5 hektare yang kini dikuasai TNI Angkatan Udara. Mereka merasa mewarisi tanah itu secara adat. Dengan pola yang hampir sama, sengketa tanah antara warga dan tentara terjadi pula di daerah lain.

TNI perlu menyelesaikan berbagai sengketa tanah itu secara damai. Upaya menertibkan tanah-tanah negara tersebut lewat jalur hukum dan program sertifikasi harus dilakukan dengan mempedulikan warga yang merasa berhak atas lahan itu. Ganti rugi yang layak mesti diberikan jika warga harus dipindahkan. Cara penyelesaian sengketa tanah secara serampangan, apalagi menimbulkan korban jiwa, jangan sampai terulang.

source : http://www.tempointeractive.com/hg/opini_koran_ti/2007/06/02/opk,20070602-102808,id.html